YPPM Maluku Gelar FGD Kawal Implementasi APBD dan Pengarusutamaan GEDSI di Maluku Tengah
MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku (YPPM Maluku) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat dan pemerintah guna mengawal implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maluku Tengah.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil. Kamis (13/3).
Diskusi difokuskan pada penguatan pengelolaan APBD yang lebih transparan, partisipatif, serta responsif terhadap prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Program Manager YPPM Maluku, Na'am Seknun, menjelaskan bahwa APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, melalui APBD pemerintah daerah merencanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“APBD tidak hanya berbicara soal anggaran, tetapi juga bagaimana program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan APBD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian berbagai target pembangunan daerah, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam diskusi tersebut, pengarusutamaan GEDSI menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran daerah benar-benar memperhatikan prinsip keadilan sosial serta memberikan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Salah satu narasumber dalam FGD, Irfan Sella selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan, menekankan pentingnya kesetaraan dalam keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Ia menyebutkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai proses pembangunan masih berada di angka sekitar 28 persen, sehingga perlu terus didorong agar lebih inklusif dan setara.
Narasumber lainnya, Rusman Dani Rumaen yang merupakan akademisi dari STIKIP Gotong Royong Masohi sekaligus Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), menyoroti pentingnya penguatan perspektif kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Sementara itu, aktivis masyarakat M. Uryaan menilai masih terdapat berbagai tantangan dalam pembangunan daerah, termasuk persoalan keterbatasan akses bagi kelompok disabilitas serta adanya kesenjangan pembangunan yang dirasakan oleh daerah-daerah yang tergolong wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten agar program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
Diskusi tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan dalam implementasi APBD, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis agar pengelolaan anggaran daerah dapat lebih transparan, partisipatif, dan berpihak pada kelompok rentan.
Melalui kegiatan ini, YPPM Maluku berharap pengawalan terhadap implementasi APBD dapat semakin kuat, sehingga pembangunan di Maluku Tengah dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. (MN-02).