YPPM Maluku Gelar FGD Demokrasi di Masohi Bahas Wacana Pilkada Melalui DPRD

MASOHI, MANUSELANEWS. COM. – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi topik diskusi publik yang digelar di Masohi, Jumat (6/3/2026). Diskusi tersebut menghadirkan akademisi, jurnalis, aktivis, serta perwakilan masyarakat untuk membahas masa depan demokrasi lokal, khususnya menilai relevansi pilkada langsung yang selama ini diterapkan.

Dalam pemaparannya, Yuslan Idris menilai pilkada langsung masih menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari praktik politik uang, tingginya biaya politik bagi kandidat, hingga potensi konflik sosial selama proses pemilihan berlangsung.

Menurutnya, kualitas demokrasi lokal tidak semata ditentukan oleh mekanisme pemilihan, tetapi juga oleh kualitas partai politik sebagai lembaga yang melakukan kaderisasi dan rekrutmen calon pemimpin.

“Persoalan keterwakilan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas partai politik, mulai dari proses kaderisasi hingga rekrutmen calon. Tanpa itu, kualitas kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi juga akan sulit diperbaiki,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi politik masyarakat sebagai salah satu pilar penguatan demokrasi. Pendidikan politik, kata dia, perlu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil.

Sementara itu, Kayum Elly menyoroti risiko jika pilkada dikembalikan melalui DPRD. Berdasarkan pengamatannya, dukungan terhadap wacana tersebut tidak lepas dari kepentingan politik tertentu serta potensi keuntungan bagi partai politik.

Ia menilai praktik politik uang tidak akan hilang jika pilkada dilakukan melalui DPRD, bahkan berpotensi menjadi lebih tertutup dan sulit diawasi.

“Politik uang tidak akan hilang. Justru ada kemungkinan aliran uang menjadi lebih terpusat, baik kepada individu anggota DPRD maupun kepada partai politik,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa mekanisme tersebut berpotensi memperkuat oligarki politik serta membuka peluang terjadinya nepotisme dalam pemerintahan daerah.

Sejumlah peserta diskusi juga menyampaikan pandangan mereka. Aktivis Kota Masohi, Muhammat Uryaan, secara tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD. Ia menilai hak politik rakyat tidak boleh diambil alih oleh lembaga perwakilan.

“Hak politik rakyat tidak bisa diambil oleh DPRD. Kami menolak jika pemilu maupun pilkada dikembalikan ke mekanisme DPR,” tegasnya.

Jurnalis TribunAmbon, Silmi Sirati Suailo, menilai bahwa pendidikan politik masyarakat masih perlu diperkuat sebelum dilakukan perubahan besar dalam sistem pemilihan.

Pandangan serupa disampaikan Gani Lumaela dari Perhimpunan Pemuda Leihutu yang menegaskan bahwa praktik politik uang tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghapus pilkada langsung.

“Kalau soal politik uang, itu harus dilawan dengan pendidikan politik kepada masyarakat. Pilkada langsung tetap harus dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Adam Makatita menilai perdebatan mengenai sistem pilkada sering kali hanya menyentuh permukaan persoalan. Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan seharusnya dibarengi dengan perbaikan mendasar pada sistem politik dan tata kelola pemerintahan.

Diskusi tersebut menunjukkan bahwa wacana pengembalian pilkada melalui DPRD masih memunculkan perdebatan tajam. Sebagian pihak melihatnya sebagai solusi atas tingginya biaya politik, sementara pihak lain menilai langkah itu sebagai kemunduran demokrasi yang dapat mengurangi partisipasi rakyat.

Namun demikian, mayoritas peserta sepakat bahwa persoalan utama demokrasi lokal tidak hanya terletak pada mekanisme pemilihan, tetapi juga pada kualitas partai politik, pengawasan terhadap praktik politik uang, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Penguatan pendidikan politik dan reformasi partai dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. (MN-02).