YPPM Dorong Isu Disabilitas Masuk Program Prioritas
DAERAH
Redaksi Manuselanews.com
3/24/20251 min baca


MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Maluku Tengah memastikan akan memasukkan isu disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
Komitmen ini disampaikan oleh Titin Pattiiha, pejabat fungsional Perencana di Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapplitbangda, dalam forum diskusi yang digelar Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku di Wakupo, Senin (24/3/2025).
"Kita akan jadikan isu disabilitas sebagai salah satu prioritas perencanaan," ujar Titin.
Ia mengakui bahwa selama ini Bapplitbangda tidak menerima usulan terkait masalah disabilitas dari tingkat Kecamatan maupun Negeri. Usulan yang masuk lebih banyak berkaitan dengan infrastruktur dan permasalahan sosial.
"Yang kami dapatkan dari hasil Musrenbang lebih banyak terkait infrastruktur dan masalah sosial. Tidak ada yang secara spesifik mengangkat isu disabilitas," jelasnya.
Karena itu, Titin berharap adanya rekomendasi konkret dari YPPM Maluku untuk menjadi dasar dalam memasukkan isu ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, YPPM Maluku memberikan apresiasi atas langkah Bapplitbangda. Menurut Edha Sanaky, perwakilan YPPM Maluku, kolaborasi ini sangat penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat sipil, terutama kelompok rentan.
"Isu kelompok rentan, khususnya disabilitas, sudah menjadi prioritas dalam Program Ketahanan Demokrasi YPPM. Kolaborasi dengan Bapplitbangda ini akan memudahkan sinkronisasi kebijakan dan mendukung keberhasilan program pembangunan yang lebih inklusif," ujar Sanaky.
Ia juga berharap agar pemerintah daerah semakin berpihak kepada kelompok difabel, baik dari segi alokasi anggaran, pemberdayaan, maupun pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas.
Langkah ini diharapkan menjadi titik awal bagi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warga Maluku Tengah. (MN-02).