Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Desak RSUD Masohi Perbaiki Manajemen

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Arman Mualo, angkat bicara terkait berbagai keluhan masyarakat mengenai menipisnya stok obat dan kerusakan alat medis di RSUD Masohi. Mualo menegaskan bahwa pihak manajemen rumah sakit harus segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dalam keterangannya kepada media, Jumat (12/6/2025), politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti bahwa manajemen rumah sakit tak bisa hanya dibebankan pada direktur semata. Menurutnya, semua pejabat fungsional di lingkungan RSUD harus berperan aktif dalam menangani berbagai persoalan pelayanan.

“Koordinasi harus dilakukan bukan hanya oleh direkturnya, tapi juga oleh seluruh pejabat fungsional di RSUD,” tegas Mualo dari ruang kerjanya.

Salah satu persoalan krusial yang disorot Mualo adalah kerusakan alat CSSD (Central Sterile Supply Department), yang menyebabkan tertundanya sejumlah tindakan operasi. Berdasarkan penjelasan Direktur RSUD, alat tersebut belum diperbaiki karena tenaga teknis perawatannya tidak tersedia di wilayah Maluku.

“Tenaga maintenance alat CSSD tidak ada di sini, melainkan dari luar Maluku. Ini yang menyebabkan perbaikan belum bisa dilakukan segera,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Mualo menyarankan agar alokasi anggaran untuk RSUD ditingkatkan, terlebih jika permasalahan seperti ini terkendala oleh minimnya dana. Menurutnya, anggaran kesehatan adalah bagian dari prioritas pelayanan publik.

Di sisi lain, Mualo juga mengingatkan pentingnya komunikasi RSUD kepada masyarakat terkait ketersediaan obat. Ia menekankan agar rumah sakit menjelaskan secara terbuka bahwa ada obat yang ditanggung oleh BPJS atau Fornas (Formularium Nasional), dan ada pula yang tidak ditanggung sehingga harus dibeli mandiri.

“Kalau obat ditanggung BPJS tapi tidak tersedia di apotik RS, pasien bisa simpan kwitansi pembelian luar. Itu bisa diklaim ke BPJS untuk diganti,” tambahnya.

Namun, Mualo juga berharap agar berbagai persoalan internal RSUD tidak langsung dipublikasikan ke media sosial. Ia mendorong penyelesaian dilakukan secara internal melalui koordinasi antarunit, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Permasalahan RS jangan langsung menjadi konsumsi publik. Sebagai politisi, kami pun menilai ini bisa bermacam-macam, apakah ini persoalan manajemen semata atau ada konflik kepentingan di dalamnya,” tuturnya.

Mualo menekankan bahwa semua pihak di lingkungan RSUD Masohi harus bersinergi menjalankan fungsi manajemen secara kolektif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. (MN-01).