Pemkab Malteng Siap Hadapi Tantangan Fiskal 2026

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Tahun 2026, Selasa (18/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Sekda menegaskan bahwa Tahun Anggaran 2026 akan menjadi periode penuh tantangan bagi Maluku Tengah, menyusul kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan besaran Transfer ke Daerah (TKD). Penyesuaian itu berdampak langsung pada pengurangan TKD bagi Maluku Tengah sebesar Rp177,03 miliar, atau 11,5 persen dari tahun sebelumnya.

“Kita masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap TKD. Karena itu, pengurangan ini menjadi tantangan nyata bagi kita semua. Namun saya percaya bahwa dengan perencanaan yang tepat, kita mampu melewati situasi ini,” tegas Sekda Rakib.

Dalam dokumen KUA–PPAS 2026, Pemerintah Daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp1,501 triliun, termasuk PAD yang diproyeksikan mencapai Rp86,01 miliar. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,500 triliun, mencakup pembiayaan gaji PPPK dan PPPK paruh waktu.

Sekda menekankan bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara realistis untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan DPRD menjadikan kondisi fiskal saat ini sebagai momentum memperkuat kemandirian daerah. Menurutnya, peningkatan PAD harus tetap dilakukan secara bijak.

“Upaya meningkatkan PAD tidak boleh menekan rakyat. Kebijakan kita harus adil, memberi ruang pertumbuhan, dan tidak menghambat kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Rakib Sahubawa turut mendorong perangkat daerah untuk mencari peluang pendapatan baru melalui inovasi, optimalisasi aset, perbaikan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menutup keterangannya, Sekda berharap pembahasan KUA–PPAS antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung lancar dan tetap mengedepankan semangat kemitraan.

“Setiap rupiah harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku Tengah. Dengan kolaborasi yang kuat, kita mampu menjaga stabilitas fiskal meski dalam keterbatasan,” ungkapnya.

Rapat paripurna ini menjadi komitmen bersama menghadirkan APBD yang lebih responsif, realistis, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (MN-01).