Pelupessy : Maluku Tengah Harus Bangkit dengan Transparansi dan Keberpihakan pada Rakyat

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Semangat kebangkitan Maluku Tengah kembali disuarakan oleh Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi dalam aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam orasi, Koordinator Lapangan (Korlap) Rasidi Pelupessy menegaskan bahwa kebangkitan daerah harus dibarengi dengan komitmen nyata pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Rabu (28/1/2026)

Rasidi menyampaikan keprihatinannya terhadap bantuan sosial Dinas Koperasi Tahun Anggaran 2023 yang hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun proses pemeriksaan telah berjalan selama berbulan-bulan.

“Bantuan sosial ini sudah lama bergulir, pemeriksaan sudah dilakukan, tetapi sampai hari ini tidak ada kejelasan dan tidak ada respon. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah daerah dalam mencintai dan melayani masyarakatnya,” ujar Rasidi dalam orasinya.

Ia menilai, bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang ekonomi masyarakat justru berpotensi dijadikan alat kepentingan politik. Dugaan tersebut, menurutnya, diperkuat dengan tidak adanya transparansi dan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Rasidi menegaskan, aliansi yang terdiri dari PCP Maluku Tengah dan sejumlah LSM datang dengan itikad baik untuk berdialog secara terbuka. Ia menyayangkan ketidakhadiran Bupati maupun Sekretaris Daerah yang dinilai dapat memberikan penjelasan secara langsung kepada publik.

“Kami ingin menjelaskan ini secara ilmiah, secara data. Tapi bagaimana mungkin jika pimpinan daerah tidak mau hadir dan bertemu rakyatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rasidi mengungkapkan bahwa bantuan sosial Dinas Koperasi TA 2023 telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyalahgunaan anggaran maupun pelanggaran administrasi yang belum dipertanggungjawabkan.

“Kehadiran kami di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk meminta transparansi dan pertanggungjawaban. Ini uang rakyat, dan rakyat berhak tahu,” katanya.

Dalam orasinya, Rasidi juga menyoroti kualitas pelayanan publik di Maluku Tengah. Ia mempertanyakan indikator keberhasilan kepemimpinan daerah, termasuk kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

“Kita ingin melihat pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat. Apa perubahan nyata yang sudah dilakukan? Apa indikator keberhasilannya?” ucapnya.

Selain itu, Rasidi turut menyinggung persoalan penataan jabatan birokrasi, termasuk dugaan rangkap jabatan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan.

Aksi ini, lanjut Rasidi, merupakan bentuk kecintaan terhadap Maluku Tengah dan kepedulian terhadap masa depan daerah. Ia menegaskan bahwa gerakan rakyat bukan bertujuan menjatuhkan, melainkan mengawal pemerintahan agar berjalan bersih, adil, dan berpihak kepada masyarakat.

“Kami ingin Maluku Tengah benar-benar bangkit. Bangkit dengan kejujuran, dengan transparansi, dan dengan keberanian untuk memperbaiki diri. Itu harapan kami sebagai rakyat,” pungkasnya.

Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. (MN-01).