Optimalkan Pelayanan Hukum Pemda Malteng dan Kementerian Hukum Tekan MoU

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Optimalkan pelayanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Maluku Tengah bersama Kementerian Hukum Perwakilan Maluku menandatangani nota kesepahaman, Kamis (13/3/2025).

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir mengatakan nota kesepahaman yang dilakukan bersama Kementerian Hukum Maluku merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut Zulkarnain dengan adanya kerja sama itu, Maluku Tengah akan lebih siap dalam memberikan pelayanan administrasi hukum, seperti layanan fidusia, kewarganegaraan, kenotariatan, penyidik pegawai negeri sipil, partai politik, apostille atau legalisasi dokumen negara, dan berbagai layanan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, kerja sama itu juga bertujuan untuk mempersiapkan sistem pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, baik komunal maupun personal, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum terkait kekayaan intelektual di daerah.

"Ini adalah langkah penting dalam melindungi karya-karya masyarakat Maluku Tengah agar memiliki nilai hukum dan manfaat ekonomi yang lebih besar," ucap Bupati Maluku Tengah itu.

Menurutnya melalui kerja sama itu akan memperkuat pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, kebijakan daerah yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

"Saya juga mengapresiasi program peningkatan literasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, serta jaringan dokumentasi hukum yang akan semakin memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum," ujarnya.

Dikatakan, masyarakat yang sadar hukum adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Zulkarnain menilai momentum tersebut sejalan dengan semangat Maluku Tengah bangkit, bangkit dalam memperkuat supremasi hukum, bangkit dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, serta bangkit dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

"Saya juga menyambut baik kegiatan penyuluhan hukum yang akan diberikan kepada para Kepala Pemerintah Negeri. Para pemimpin negeri memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Oleh karena itu, orang nomor satu Maluku Tengah itu berharap penandatanganan nota kesepahaman dapat menjadi langkah awal yang baik dalam membangun budaya hukum yang kuat di Maluku Tengah. (MN-02).