Hasan Alkatiri: Seram Utara Butuh Rumah Sakit, Nyawa Masyarakat Terlalu Mahal untuk Dipertaruhkan

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Alkatiri, kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Seram Utara dan Seram Utara Timur. Senin (19/1/2026)

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah mengambil langkah serius dengan menghadirkan rumah sakit yang layak di kawasan tersebut demi menyelamatkan nyawa dan menjaga martabat warga.

Hasan menuturkan, jarak rujukan yang terlalu jauh ke Kendari maupun daerah lain kerap berujung pada tragedi. Ia mencontohkan kasus memilukan yang baru saja terjadi, di mana dua orang pasien meninggal dunia di perjalanan saat dirujuk ke rumah sakit lain.

“RSUD bukan tidak mau menerima, tapi menganjurkan ke Rumah Sakit Hermina karena dokter ahlinya tidak ada. Tapi di perjalanan, pasien meninggal. Ini kasus-kasus kemanusiaan yang harus dilihat dengan hati oleh pemerintah daerah,” ungkap Hasan dengan nada prihatin.

Ia menjelaskan, selama ini mayoritas masyarakat Seram Utara berobat ke Seram Bagian Timur (SBT). Jika dirata-ratakan, sedikitnya 10 orang per bulan harus berobat ke luar daerah. Dengan biaya sekitar Rp4 juta per orang tanpa BPJS, maka dalam setahun uang masyarakat yang keluar bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

“Kalau ada rumah sakit tipe D di Seram Utara atau Seram Utara Timur, uang itu bisa beredar di daerah kita sendiri. Bisa hidupkan ekonomi lokal di Wahai, di kawasan sekitar rumah sakit—mulai dari makan, penginapan, sampai kebutuhan keluarga pasien,” jelasnya.

Hasan juga mengingatkan adanya janji Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan rumah sakit baru yang sempat diumumkan di berbagai media. Ia menilai Seram Utara Timur—yang dahulu masuk kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)—seharusnya kembali diperjuangkan mendapatkan rumah sakit yang hingga kini belum terbangun.

“Dulu pernah dapat jatah rumah sakit, bahkan dirancang bertaraf internasional, tapi sampai hari ini belum terwujud. Itu hak masyarakat dan harus kita perjuangkan kembali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasan mendorong Komisi IV DPRD Maluku Tengah agar tidak berhenti pada rapat semata, tetapi menghasilkan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah. Ia berharap ada sinergi nyata antara DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati dalam menyusun langkah strategis perbaikan layanan kesehatan, khususnya RSUD.

“RSUD ini bukan masalah baru, ini penyakit lama yang baru kelihatan boroknya sekarang. Mulai dari manajemen, birokrasi, sampai pelayanan. Tapi jangan juga semua kesalahan dibebankan ke satu pihak,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD yang kerap turun langsung ke rumah sakit, Hasan mengaku melihat masih banyak tenaga medis yang bekerja dengan hati dan penuh dedikasi. Namun ia juga tidak menutup mata terhadap praktik-praktik buruk yang merugikan masyarakat.

“Operasi perbaikan ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Harus step by step. Tapi minimal ada template yang jelas: satu tahun ini harus selesai apa, kalau tidak selesai, dievaluasi,” paparnya.

Bagi Hasan Alkatiri, perjuangan membangun rumah sakit dan membenahi RSUD bukan sekadar program pembangunan, melainkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

“Kalau DPRD dan Bupati punya kesamaan pikiran, maka skema perbaikan itu pasti bisa dibangun. Karena pada akhirnya, yang kita jaga bukan gedung atau jabatan, tapi nyawa dan harapan masyarakat Maluku Tengah,” pungkasnya. (MN-01).