Gubernur Maluku Soroti Rencana Tata Ruang Wilayah: Kunci Kemajuan Provinsi Kepulauan

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyoroti pentingnya penyusunan rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi sebagai fondasi pembangunan di provinsi kepulauan. Hal ini disampaikan dalam tatap muka bersama Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI yang digelar pada Senin, 14 Juli 2025.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri sejumlah kepala daerah tersebut, isu pemerataan pembangunan di Maluku menjadi bahasan utama. Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, menjelaskan bahwa rencana tata ruang wilayah Maluku perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan yang memiliki ribuan pulau kecil tersebar.

“Rencana tata ruang wilayah Maluku harus didesain secara terintegrasi agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya bisa dirasakan merata,” ujar Tuhepaly.

Ia menekankan, sektor perekonomian menjadi salah satu unsur penting dalam rencana tata ruang wilayah, karena langsung berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, perkembangan ekonomi di 11 kabupaten/kota di Maluku hingga kini dinilai masih belum merata dan belum terintegrasi dengan baik.

Revisi implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang wilayah Maluku masih menjadi perdebatan panjang antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Tuhepaly menyarankan agar rencana tata ruang wilayah Maluku dibagi ke dalam beberapa pasal utama yang mencakup: ketentuan umum, struktur ruang, dan pola pemanfaatan ruang. Namun, hingga kini implementasinya masih terhambat, terutama karena keterbatasan penganggaran dari pemerintah pusat.

Menurut Tuhepaly, salah satu faktor dominan ketertinggalan banyak daerah di Maluku adalah keterisolasian antarpulau. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut dan darat harus menjadi prioritas utama.

“Pembangunan infrastruktur perhubungan akan menciptakan efek berlapis. Aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lebih lancar, mobilitas penduduk meningkat, dan pulau-pulau di Maluku menjadi lebih mudah dijangkau,” jelasnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan armada feri sebagai penghubung antarpulau. Padahal, Maluku memiliki lebih dari seribu pulau yang tersebar luas. “Keberadaan kapal feri sebagai jembatan bergerak sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan pulau-pulau di Maluku,” tegasnya. (MN-01).