Gubernur Maluku Diminta Evaluasi Kinerja BUMD, Pemerhati: Kalau Merugikan Daerah, Bubarkan Saja!

AMBON, MANUSELANEWS.COM. – Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Desakan ini muncul karena sebagian besar BUMD dinilai gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dari tahun ke tahun, BUMD-BUMD tersebut belum banyak mendongkrak PAD,” ujar Tuhepaly kepada media ini, Sabtu (12/7/2025).

Ia menyoroti beberapa BUMD seperti PD Panca Karya, PT Dok Perkapalan Waiyame, PT Pala Banda Permai, Mess Maluku di Jakarta, hingga Bank Maluku-Maluku Utara, yang menurutnya lebih banyak mengandalkan penyertaan modal dari APBD daripada menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah.

Sebagai contoh, kata Tuhepaly, PD Panca Karya hanya mengandalkan pungutan atau fee di sektor kehutanan, namun kontribusinya ke kas daerah nyaris tak terlihat. Padahal, Panca Karya juga mengelola sejumlah kapal feri yang seharusnya dapat menjadi sumber PAD.

“Kapal-kapal feri sudah ada, pungutan di sektor kehutanan juga berjalan lama, tapi PAD hampir kosong. Lalu ke mana semua hasilnya?” tanya Tuhepaly.

Ia juga menyoroti PT Dok Perkapalan Waiyame, yang sebagian besar sahamnya (65 persen) dikuasai PT Dok Perkapalan Surabaya, sedangkan Pemda Maluku hanya memegang 35 persen. Menurutnya, seharusnya perusahaan ini mampu memperluas layanan docking kapal yang beroperasi di perairan Maluku agar pendapatan masuk ke daerah.

“Maluku itu 90 persen laut, jadi kalau kapal-kapal yang beroperasi docking di sini, tentu akan menambah PAD. Pemda seharusnya membeli fasilitas docking dari Surabaya agar menjadi milik sendiri,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kontribusi Mess Maluku yang berada di Jakarta, serta pengelolaan hasil perkebunan pala oleh PT Pala Banda Permai. “Sekian lama beroperasi, berapa kontribusi PAD yang benar-benar masuk ke APBD Maluku? Ini perlu dievaluasi,” tandas Tuhepaly.

Ia juga menyinggung PT Maluku Energi yang direncanakan baru akan beroperasi pada 2029, dan menilai Gubernur Maluku perlu segera turun tangan mengevaluasi seluruh BUMD yang kinerjanya lemah.

“Kalau memang ada BUMD yang tidak mampu mendongkrak PAD, dibubarkan saja. Masa sudah rugi, tapi pejabat di BUMD itu tetap digaji, sedangkan kontribusi ke daerah tidak ada,” pungkasnya. (Redaksi).