Bantuan Alsintan Untuk Petani Diduga di Jual
PEMERINTAHAN
Redaksi Manuselanews.com
12/11/20241 min baca


MASOHI, MANUSELANEWS.COM. - Diduga bantuan alat mesin pertanian (alsitan), yaitu satu unit traktor Roda empat yang di gelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui Aspirasi Anggota DPR RI asal Maluku, dan disalurkan lewat Dinas Pertanian kabupaten Maluku Tengah tahun 2023, diduga di jual.
Salah satu kelompok tani di kawasan Kilo Meter 10, Dusun Huameteno, Kecamatan Amahai di sinyalir telah menjadi ajang bisnis jual beli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Maluku Tengah Arsad Slamat membenarkan hal ini. Rabu (11/12/2024) kemarin. Arsad menjelaskan kepada media ini sesuai dengan laporan masyarakat bahwa alat itu sudah dijual.
"Traktor dengan anggaran Rp 475 juta itu dijual kelompok penerima kepada petani di Banggoi, Kabupaten Seram Bagian Timur," ucap Arsad
Ia pun sangat menyayangkan ulah kelompok tani bersangkutan, sebab masih banyak petani di Maluku Tengah yang juga membutuhkan alat pertanian untuk penggarapan lahan kebun.
Harapan pemerintah daerah adalah dengan adanya bantuan pemerintah pusat ini, sektor pertanian pada kawasan yang ditunjuk sebagai penerima dapat memberikan kontribusi stok pangan ke daerah. Sehingga ketersedian bahan pangan di pasar bisa terjaga dan terpenuhi.
"Kami juga sangat kecewa dan jujur jengkel juga karena ini kan bantuan kami harapkan bisa digunakan untuk pengembangan swasembada pangan di daerah ini, malah dijual ke daerah lain, itu kan kurang ajar namanya. Kalau seperti ini kan apa yang tadinya kita harapan jadi hilang percuma," sebut Slamat.
Untuk itu, Slamat berharap kedepannya tidak ada lagi kelompok tani yang seperti ini. Bagi para legislator pusat perwakilan Maluku yang hendak memberikan bantuan aspirasinya, agar lebih peka menunjuk kelompok penerima.
Baiknya kedepan ikuti alur yang sebenarnya, yakni melalui kelompok tani yang dipilih atau ditunjuk oleh Dinas di Kabupaten.
"Kami melihat bantuan Alsintan ini seolah-olah dipolitisasi dan dijadikan objek untuk meraih keuntungan, padahal sasaran pemerintah bukan itu," tegasnya. (MN-01).